“Kami mengalami kesulitan dalam pemasaran dan modal kerja.” Pernyataan ini acapkali terdengar ketika saya menanyakan kesulitan yang dihadapi pengusaha dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kesulitan modal kerja biasanya muncul dari pendapat bahwa UKM kekurangan modal akibat akses ke lembaga keuangan yang terbatas.

Pendapat tersebut tidak seratus persen benar. Jika pendapat ini benar maka akan mudah sekali mengatasi kesulitan modal untuk pengembangan UKM. UKM diberikan kemudahan akses ke lembaga permodalan maka persoalan modal kerja ini akan selesai.

Modal kerja merupakan keputusan investasi pada aktiva lancar (kas, piutang, dan persediaan) dan utang lancar. Modal kerja diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Likuiditas perusahaan akan terganggu, misalnya tidak dapat membeli bahan baku, membayar gaji, membayar tagihan listrik dan telepon, dan sebagainya.

Manajemen modal kerja merupakan proses terus menerus selama perusahaan beroperasi. Besarnya sangat dipengaruhi oleh siklus operasi perusahaan: pengadaan bahan, proses produksi, dan distribusi (penjualan).

Saat ini muncul dan berkembang konsep baru yang disebut Modal Kerja Nol (zero working capital). Konsep ini sudah banyak diterapkan oleh perusahaan besar dan maju. Modal kerja nol akan terjadi jika persediaan ditambah piutang usaha dikurangi hutang jangka pendek sama dengan nol. Logikanya, sekalipun terjadi peningkatan persediaan dan piutang sebenarnya persediaan dan piutang itu dapat dibiayai oleh supplier dalam bentuk utang dagang.

Apakah kebijakan ini dapat diterapkan sebagai solusi bisnis bagi UKM? Bisa! Contohnya, kita bisa menengok praktik pengusaha angkringan. Mereka hampir tidak menggunakan modal kerja untuk menjalankan bisnisnya. Semua makanan dan minuman yang dijajakan semuanya dengan sistem titip jual (konsinyasi). Kebutuhan untuk gula, teh, kopi, jahe, susu, dan lainnya dibeli dengan menghutang di toko langganan. Ide sederhana dan menarik, bukan?